Para pelaku di sektor air dan sanitasi perlu menyadari bahwa komunikasi yang efektif diperlukan dalam melakukan advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan pembangunan air dan sanitasi, strategi komunikasi harus disusun dengan menyesuaikan kondisi dan situasi kelompok sasaran.

Setelah melalui serangkaian proses yang memakan waktu dan tenaga, akhirnya UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ini telah disahkan pada tanggal 9 Mei yang lalu. Namun, proses tersebut belumlah usai. Dalam pelaksanaan undang-undang tersebut perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah.

Sebagai salah satu bentuk kontribusi untuk mendukung terciptanya landasan hukum yang jelas dalam pengelolaan sampah, Jejaring AMPL melalui Gugus Tugas Pengelolaan Sampah dengan didukung oleh Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) menyelenggarakan Diskusi Rancangan Peraturan Pemerintah terhadap UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pada tanggal 19 Agustus 2008. Diskusi ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada tim yang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah.